INDONESIATREN.COM - Guna menyelesaikan sengketa tanah di Kilometer 18, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, antara Abd. Jalali Dg. Nai, ahli waris tanah Tjoddo, dengan PT Inti Cakrawala Citra (ICC), pemilik Indogrosir Makassar, maka pada 27 Februari 2025 digelar rapat di Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Rapat dipimpin Brigjen Pol. Drs. Imam Pramukarno, S.H., M.H., serta dihadiri Dirwan Dahcri; Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Sulsel, Andhi Mahligai; dan Tenaga Ahli Menteri, Hakim K.
Rapat dipimpin oleh Brigjen Pol. Drs. Imam Pramukarno, S.H., M.H.
Baca juga: PDM Serahkan SK Kepala SMK Muhammadiyah Majalengka: Kepala Sekolah Dapat Diganti Kapan Saja
Dalam rapat didapat kesimpulan, sengketa tanah di Kilometer 18 itu akibat penggunaan Alas Hak Rintjik Kohir 51 C1 Persil 6 D1 Blok 157 Lompo Pai seluas 5,75 hektar atas nama Tjonra Karaeng Tola. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen, Nomor Lab: 25/DTF/2001, Alas Hak itu dinyatakan “Non Identik”, alias “Palsu”.
Surat Rintjik atas nama Tjonra Karaeng Tola (paling atas), dan BAP Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab: 25/DTF/2001
Rapat juga menyimpulkan, terjadi error in objecto dan error in subjecto di tanah Kilometer 18, akibat diletakkannya SHM 490/1984 Bulurokeng atas nama Annie Gretha Warow dari Kilometer 20. Berdasarkan Warkah Hasil Penyelidikan Polda Sulsel pada 26 Agustus 2022, SHM ini dinyatakan “Salah Letak”, karena terbukti terletak di Kilometer 20.
Warkah Hasil Penyelidikan Polda Sulsel pada 26 Agustus 2022
Baca juga: Berkas Dinyatakan P-21, 4 Tersangka Kasus Minyakita Diserahkan Polda Gorontalo ke Kejari Boalemo
Pembelian tanah di Kilometer 18 oleh PT ICC pada 2016 menggunakan SHGB 21970. Data luas tanah di SHGB ini adalah 29.321 meter persegi. Namun, di Surat Kesepakatan Jual Beli antara lima Ahli Waris Tjonra Karaeng Tola dan PT ICC tertulis, obyek jual beli adalah sebidang tanah seluas 32.561 meter persegi, alias ada selisih luas tanah sebesar 3.240 meter persegi.
Pada 2016 itu, PT ICC membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 59.340.000 untuk tanah seluas 57.500 meter persegi. Pada 2018, jumlah PBB yang dibayar PT ICC turun menjadi Rp 48.991.104 untuk tanah seluas 47.472 meter persegi. Dan, pada 2020 serta 2021 turun lagi menjadi Rp 3.512.416 untuk tanah seluas 3.240 meter persegi.
Akte Kesepakatan Jual Beli Tanah di Kilometer 18 (paling atas), dan bukti pembayaran PBB PT ICC pada 2016, 2018, 2020, dan 2021
Baca juga: Info Lowongan Kerja Versi Ke-124
Rapat pun mengeluarkan rekomendasi berupa mediasi antara Abd. Jalali Dg. Nai dan PT ICC. Namun, saat mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar pada 17 Maret 2025, kuasa hukum PT ICC tidak hadir, dan hanya mengirimkan surat tanggapan atas kasus yang terjadi antara kliennya dengan Abd. Jalali Dg. Nai.
Kuasa hukum Abd. Jalali Dg. Nai, Bahar, S.H., kecewa atas sikap kuasa hukum PT ICC ini, karena ia harus “bicara” dengan surat dalam mediasi itu. Bahar lalu mengirimkan somasi pertama dan kedua pada 7 dan 15 April 2025, serta menuntut pengosongan lahan Kilometer 18 oleh Indogrosir Makassar. Sepuluh hari pasca pengiriman somasi kedua, massa pendukung Abd. Jalali Dg. Nai menduduki Indogrosir Makassar.
Mediasi yang batal dilaksanakan, 17 Maret 2025
Kini, Abd. Jalali Dg. Nai memberi waktu tiga hari kepada Indogrosir Makassar untuk kembali mediasi. Bila ultimatum ini diabaikan, Abd. Jalali Dg. Nai akan melakukan aksi sepihak yang sangat keras atas Indogrosir Makassar. (*)
