INDONESIATREN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 10 Juni 2026, datang ke Polda Gorontalo, dalam rangka koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani jajaran Polda Gorontalo. Seiring kunjungan itu, berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula Polda Gorontalo, yang dihadiri Deputi Korsup Wilayah IV KPK, Nasidin; Bagwasbantek Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol. Haryo Tedjo Wicaksono, S.I.K., M.H.; dan Dirreskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H.
Maruly pula yang membuka RDP itu. Tujuan RDP ini adalah memberikan gambaran menyeluruh atas perkembangan penanganan perkara, kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Melalui Maruly, Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.I.K., M.H., mengungkapkan dalam RDP itu, sejumlah perkara yang sedang ditangani, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga upaya pengumpulan alat bukti, dan pemulihan kerugian keuangan negara. Dibahas pula berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan perkara, termasuk aspek pembuktian, koordinasi antar-instansi, serta upaya penelusuran aset hasil tindak pidana.
Saat ini, menurut Maruly, ada 12 perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Polda Gorontalo dan jajaran Polres. Rinciannya, 8 (delapan) perkara ditangani Ditreskrimsus Polda Gorontalo, 2 (dua) perkara ditangani Polres Gorontalo, 1 (satu) perkara ditangani Polresta Gorontalo Kota, dan 1 (satu) perkara ditangani Polres Bone Bolango.
KPK pun memberikan masukan dan pendampingan, terkait strategi penanganan perkara, penguatan kualitas pembuktian, serta penerapan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. KPK juga menekankan pentingnya sinergi antar-aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, guna mewujudkan penanganan perkara yang efektif dan berkeadilan.
Polda Gorontalo adalah peraih penghargaan Peringkat 1 dalam penanganan kasus korupsi terbanyak tingkat nasional tahun 2025. Karena itu, Maruly berharap, melalui kegiatan koordinasi dan supervisi ini, akan selalu terjalin komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara KPK dan Polda Gorontalo. Sehingga setiap perkara tindak pidana korupsi dapat ditangani secara optimal, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kunjungan dan pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tegas Maruly. (*)
