INDONESIATREN.COM - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberikan intruksi agar proses penegakan hukum terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.
Ma'ruf Amin menyebut bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum tersebut.
"Saya kira berjalan saja sesuai koridor hukum saja, artinya itu pemerintah tidak akan intervensi," ucap Ma'ruf dalam keterangan pers di Athena.
Polda Metro Jaya selaku lembaga yang menangani kasus tersebut, Ma'ruf mempersilahkan untuk menjalakan tugasnya sesuai koridor hukum yang ada.
"Yang seperti itu ya silahkan koridor hukum yang berjalan mestinya seperti apa, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan aturan hukum," katanya.
Ketika ditanya apakah Firli perlu mundur atau tidak setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka, Ma'ruf menyerahkan semuanya sesuai dengan proses hukum yang ada.
"Ya kita serahkan saja sesuai dengan proses hukumnya seperti apa," ucapnya.
Seperti diketahui, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap SYL oleh Polda Metro jaya, pada 22 Novemer 2023 malam.
Baca juga: Alami Kecelakaan di Wilayah Jakarta, Mobil BMW Seharga 2 Miliar Berhenti di Atas Pembatas Jalan
Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara.
"Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korusp berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi," ucap Diskrimsu Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya. (*)
