Nah Lho, Puluhan Pinjol Langgar Aturan, Apa Tindakan OJK? Begini Ceritanya

Rabu, 10 Jan 2024 23:09
    Bagikan  
Nah Lho, Puluhan Pinjol Langgar Aturan, Apa Tindakan OJK? Begini Ceritanya
facebook

OJK mencatat ada sekitar 20 entitas pinjol yang belum memenuhi persyaratan minimum ekuitas..

INDONESIATREN.COM - Agar sistem keuangan di Indonesia teratur, tertib, dan tidak merugikan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan sejumlah regulasi.

Regulasi-regulasi itu pun ada yang mengatur aktivitas Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending alias Pinjaman Online (pinjol). Misalnya tentang batas minimum ekuitas atau permodalan.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berlaku sejak 4 Juli 2023, batas minimum ekuitas pinjol yaitu Rp2,5 miliar.

Namun, faktanya, ada puluhan entitas pinjol yang melanggar regulasi batas minimum ekuitas.

Baca juga: Mantap, Selama Lima Tahun Terakhir, OJK Jegal Aktivitas Ribuan Pinjol Ilegal, Ini Jumlahnya

Kepada media, Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, mengungkapkan, saat ini, sebanyak 20 entitas pinjol belum memenuhi persyaratan minimum ekuitas.

Karenanya, tegas Agusman, pihaknya memberi sanksi kepada 20 entitas pinjol tersebut. Bentuknya, katanya, sanksi administratif. "Yaitu surat peringatan," ujar Agusman.

Tidak hanya ke-20 entitas pinjol itu, ungkap dia, pihaknya mencatat adanya tujuh korporasi pembiayaan yang juga belum memenuhi persyaratan minimum ekuitas.

"Itu belum termasuk sembilan entitas korporasi modal ventura, yang juga persyaratan minimum ekuitasnya belum terpenuhi," tuturnya.

Baca juga: Asuransi Nasional Semakin Bergairah, Apa Saja yang Menggeliat? Simak Catatan OJK

Setelah menerima surat peringatan, tambah Agusman, korporasi-korporasi dan entitas-entitas pinjol tersebut menyiapkan dan menyampaikan action plan kepada pihaknya. Yakni, beber dia, upaya-upaya untuk memenuhi syarat minimum ekuitas.

Soal nilai pembiayaan pinjol, Agusman menginformasikan, pada November 2023, angkanya Rp59,3 triliun. Nilai itu, sahutnya, bertambah 18,06 persen secara tahunan

Masifnya pembiayaan itu, imbuhnya, diimbangi posisi rasio kredit bermasalah atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang berada dalam kondisi baik.

"Pada November 2023, posisi TWP90 berada pada level 2,81 persen, lebih baik daripada Oktober 2023, yaitu 2,89 persen," ucapnya. (*)

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terbaru

Rayakan Orange’s Day 27th, Mahasiswa FIKOM Universitas Esa Unggul dan Komunitas Gumul Juang Sukses Gelar Program PKM di Jatinegara Jakarta Timur
Setelah Atraksi dengan Barang Bekas Viral di Medsos, SDN Tegalega Jampangtengah Sukabumi Dapat Peralatan Marching Band Baru dari Presiden Prabowo Subianto
11 Hari Jelang Putusan Hakim PN Makassar, Jubir Ahli Waris Labbai Buat Video Kronologi Sengketa: “PT Bumi Karsa-Kalla Grup Tidak Pernah Membeli Lokasi Ahli Waris Labbai bin Sonde”
“The Friendship Linedance Gathering” Bersama Jun & Friends di Revo Mall Kota Bekasi: Dimeriahkan Mama-Mama Very Cute, Pererat Silaturahmi Sesama Pedansa
Kunker ke Kejari Kota Bogor, Kejari Kabupaten Bogor, dan Kejari Depok, Kajati Jabar Minta Seluruh Jajaran Meningkatkan Sinergi dengan Stakeholder di Daerah

Lowongan Kerja

Nusantara Jumat, 26-Jun-2026 20:59
Lowongan Kerja
Didampingi Kajati Jabar, JAM-Intel Berikan Kuliah Umum bagi Praja IPDN di Kampus Jatinangor Sumedang
Lantik Asisten Pemulihan Aset dan Asisten Pidana Militer pada Kejati Jabar, Kajati: “Laksanakan Tugas secara Profesional, Berintegritas, dan Berkeadilan”

Lowongan Kerja

Ragam Selasa, 23-Jun-2026 18:45
Lowongan Kerja
Labbai Dulu Jual Sembako dan Punya Tanah 27 Hektar, Ahli Warisnya Kini Menanti Putusan Gugatan atas PT Bumi Karsa-Kalla Grup di PN Makassar
Lomba Mancing Mania Polres Metro Bekasi Kota Sambut HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Briptu Pol. Andi Setiawan Raih Juara I
Mohon Keadilan dalam Sidang Putusan Gugatan atas PT Bumi Karsa-Kalla Grup Makassar, Berikut Isi Surat Ahli Waris Labbai ke MA RI
Kunker ke Kejari Kabupaten Bandung, Kajati Jabar: “Kejaksaan Harus Memberikan Dampak Positif di Setiap Kabupaten dan Kota”
Jelang Sidang Putusan Gugatan atas PT Bumi Karsa-Kalla Grup Makassar, Jubir Ahli Waris Labbai Surati MA RI: “Lokasi Bukan Tanah Adat, BPN Kota Makassar Menerbitkan 5 SHM di Tanah Redis“
Sidang 25 Kali hingga Putusan di PN Makassar, Jubir Ahli Waris Labbai: “PT Bumi Karsa Mendalilkan Membeli Lokasi Itu pada 1980 dari Orang Sudah Meninggal pada 1979”
Hadir sebagai Narasumber di Temu Jurnalis Provinsi Gorontalo 2026, Dirreskrimsus Polda Gorontalo: “Masyarakat Perlu Memahami Pentingnya Menghormati Hak Cipta”
Putusan Gugatan Ahli Waris Labbai Dibacakan di PN Makassar 23 Juni 2026, Jubir: "PT Bumi Karsa Secara Tidak Langsung Sudah Mengakui Lokasi Bukan Miliknya"
Dukung Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, KPK dan Kortas Tipidkor Polri Kunjungi dan Gelar RDP di Polda Gorontalo
Resmi Jawab Somasi Melalui Kuasa Hukum, Ahli Waris Labbai akan Bongkar dan Kembalikan Papan Bicara PT Bumi Karsa-Kalla Grup Makassar

Lowongan Kerja

Ragam Rabu, 10-Jun-2026 19:58
Lowongan Kerja