INDONESIATREN.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis, 29 Februari 2024.
Para mahasiswa tersebut menuntut agar pemerintah dan para anggota legislatif untuk menuntaskan permasalahan harga beras yang melonjak tinggi dan dinilai menyengsarakan masyarakat.
Dalam orasinya, para mahasiswa juga mendesak agar pemerintah segera kembali menormalisasi harga beras. Selain itu, massa menuntut satgas untuk turun tangan mengusut adanya mafia pangan.
Baca juga: Akibat Harga Beras Naik, Puluhan Mahasiswa UMMI Geruduk Gedung DPRD Kota Sukabumi
Aksi sempat memanas saat massa mahasiswa dan aparat kepolisan saling dorong di depan gerbang DPRD Kota Sukabumi. Mahasiswa mencoba mendorong pagar untuk bisa masuk ke area gedung DPRD Kota Sukabumi.
Ketua BEM Fakultas Pertanian UMMI Diki Agustina mengatakan, di Sukabumi sendiri kenaikan harga beras sangat terasa dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah, maka dari itu mereka melakukan aksi turun ke jalan.
Menurutnya, kenaikan harga beras bukan disebabkan oleh iklim. Namun dikarenakan pemerintah yang terlalu berlebihan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) beras yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya.
"Hari ini kita turun ke jalan, ini adalah sikap kami, Menyikapi kenaikan harga beras ya memang kenaikan harga beras ini tidak wajar sudah melebihi harga HET yang sudah ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Baca juga: 462 Warga Warnasari Sukabumi Dapat Bantuan Beras, Pemerintah Desa Beri Catatan
"Bukan hanya beras, akan tetapi bahan pangan lainnya pun juga merangkak naik. Dengan demikian ketersediaan dan keterjangkauan pangan di Sukabumi perlu diperhatikan supaya masyarakat masih bisa mendapatkan harga beras yang terjangkau dan ketersediaannya pun harus di pastikan," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona menjamin stok atau ketersediaan beras baik di Jawa Barat maupun di Kota Sukabumi aman untuk tiga bulan ke depan.
Politikus Partai Golkar tersebut menilai pemerintah melalui Badan Pangan Nasional juga sudah melakukan upaya dengan mendistribusikan bantuan beras dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Untuk bulan Maret, April, dan Mei kebutuhan bahan pokok beras di Jawa Barat segera teratasi. Lumbung-lumbung penghasil beras seperti Indramayu, Subang, dan Karawang itu sudah disiapkan untuk tiga bulan ke depan," ungkap Jona.
"Kami menjamin stok atau cadangan beras untuk masyarakat dalam kurun waktu tiga bulan ke depan itu aman. Ada SPHP Rp53.000 per tiga kilogram itu bisa membantu masyarakat. Dan harga di pasaran bisa ditekan dan kembali ke harga normal," kata Jona.
