INDONESIATREN.COM - Craig Mokhiber, Direktur Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengundurkan diri.
Pengunduran diri Craig Mokhiber ini lantaran PBB dinilai gagal melakukan pencegahan aksi genosida yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina di Gaza.
Meski telah mengundurkan diri, Mokhiber secara terang-terangan jika genosida yang dilakukan tentara Israel ini mendapat dukungan negara-negara Barat, termasuk AS dan juga Inggris, di dalam suratnya.
Negara-negara Barat tersebut disebutkan telah mendukung langkah Israel dalam melakukan pemboman yang banyak menewaskan masyarakat sipil yang dilarang dibunuh dalam perjanjian perang.
Melansir dari The Guardian, Mokhiber resmi mundur dengan mengajukan surat ke Komisaris Tinggi PBB di Jenewa pada 28 Oktober 2023.
Dalam surat pengunduran dirinya itu, ia menuliskan pesan kecewa karena PBB tak berdaya untuk mengatasi genosida di Palestina.
“Sekali lagi kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya," tulisnya seperti dikutip pada Rabu, 1 November 2023.
Sebelum konflik Hamas-Israel, Mokhiber juga menyinggung jika PBB juga sempat gagal mencegah genosida terhadap tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan Irak, dan Rohinya di Myanmar.
“Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab, tidak ada keraguan," katanya.
Secara terbuka dalam isi surat pengunduran dirinya ia mengatakan jika AS, Inggris dan beberapa besar negara Eropa telah melanggar Konvensi Jenewa.
Pasalnya, negara-negara tersebut terlibat secara terang-terangan mempersenjatai Israel dalam melakukan serangan membabi buta ke Hamas.
Selain itu, mereka juga memberikan perlindungan politik dan diplomatik kepada Israel dama konflik yang saat ini tengah terjadi.
Mokhiber bahkan secara tegas meminta agar negara Israel dibubarkan. Ia lebih mendukung pembentukan negara sekuler yang demokratis di seluruh wilayah Palestina dengan mengusung hak yang sama bagi umat Kristiani, Muslim, dan juga Yahudi.
"Oleh karena itu, penghapusan kelompok-kelompok yang sangat rasis dan pemukim- proyek kolonial dan mengakhiri apartheid di seluruh negeri,” kata dia.
Sebagai informasi, Mokhiber bekerja sebagai pejabat di PBB sejak tahun 1992 dan memegang sejumlah peran penting.
Ia memimpin tugas komisaris tinggi dalam merancang pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia, dan bertindak sebagai penasihat senior hak asasi manusia di Palestina, Afghanistan, dan Sudan.
Mokhiber juga merupakan seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum hak asasi manusia internasional, dia tinggal di Gaza pada tahun 1990-an.
Dalam perannya sebagai Direktur Kantor Komisaris Tinggi HAM di New York, dia kadang-kadang mendapat kecaman dari kelompok pro-Israel karena komentarnya di media sosial.(*)
