INDONESIATREN.COM - Staf Khusus Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Jimmy R Tindi buka suara perihal keterlambatan gaji Nakes di Bumi Porodisa.
Tudingan yang dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi penyebab tak terbayarnya gaji dua bulan nakes di Pemkab Talaud, ternyata tidak benar.
Ini diakui Jimmy Tindi kepada sejumlah awak media usai pertemuan dengan pihak Pemprov Sulut terkait APBD Perubahan 2023 Kabupaten Kepulauan Talaud di Kantor Gubernur, Kota Manado, Selasa, 7 November 2023.
“Persoalan gaji nakes ini adalah persoalan teknis ketidakpatuhan oknum yang ada di Pemerintah Kabupaten Talaud,” ungkap Tindi.
Baca juga: Bikin Merinding! Pengantin Wanita Menari Saat Resepsi Pernikahan, Netizen Sebut Kesurupan
Dia menjelaskan, gaji nakes Pemkab Talaud sebenarnya telah dianggarkan satu tahun namun ada oknum yang mengutak-atik sistem sehingga anggaran untuk pembayaran gaji tidak mencukupi.
Pemkab kemudian menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2023.
Sebagai langkah tegas, Bupati Talaud sudah mengambil keputusan untuk membawa oknum tersebut ke ranah hukum.
Baca juga: Gerakan Pangan Murah di Kota Sukabumi, Upaya Stabilkan Harga dan Pasokan
“Dalam pertemuan kami dengan pihak Pemprov Sulut terkait APBD Perubahan 2023 Kabupaten Kepulauan Talaud, berharap perubahan anggaran tersebut dapat segera terealisasi,” ungkapnya.
“Bupati sudah mengambil langkah tegas terkait oknum ini,” jelasnya.
Dia bersama beberapa perwakilan yang bertemu dengan pejabat Pemprov Sulut berharap APBD Perubahan Talaud untuk gaji nakes dapat segera terealisasi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulut sendiri telah melakukan tahapan evaluasi APBD Perubahan secara profesional.
Pemprov nantinya bakal memfasilitasi pertemuan Banggar DPRD dan Tim TAPD Pemkab Talaud, Rabu, 8 November 2023 besok.
Ini sebagai bentuk dukungan Pemprov dalam membantu mencarikan solusi terbaik.
Baca juga: Lagi Tren Dipakai Diet oleh Kalangan Remaja, Intip Lima Manfaat Konsumsi Shirataki Bagi Kesehatan
“Mudah-mudahan semua bisa hadir supaya besok ada titik temu yang bisa diambil,” ungkap Kepala BKAD Provinsi Sulut Clay Dondokambey.
Pertemuan ini diharapkan sebagai bentuk dukungan Pemprov dalam membantu mencarikan solusi terbaik untuk keterlambatan gaji nakes di Talaud.
Diharapkan masalah gaji yang terlambat dapat segera dibayarkan mengingat gaji merupakan hak mereka, demikian ujar Clay menambahkan.
