INDONESIATREN.COM - Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc., Ak., CA., CPAM., CPA (Aust.) adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 18 Desember 2007 – 16 Desember 2011. Lahir 8 September 1960, bapak dua anak ini pernah pula mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan pada 2012 - 2015. Saat ini, Haryono menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Umum Perbanas Institute, Jakarta. Di perguruan tinggi ini, Haryono juga memegang jabatan Direktur Lembaga Anti Fraud Perbanas.
Di kampus yang berada di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, itu, Haryono menerima Marzarita dari Tren Media Digital untuk wawancara, Selasa, 19 Mei 2026. Hasil wawancara itu ditulis dalam wujud naskah panjang berikut ini:
Misi saya sebagai manusia yang diciptakan Allah SWT adalah menjalankan amanah, bisa memberikan banyak kebaikan, kebaikan untuk sesama manusia, kebaikan kepada makhluk-makhluk lainnya, menjaga ekosistem, dan kemudian untuk lingkungan. Itulah peran dari kita manusia. Dan, untuk itu, sesuai dengan pengetahuan yang sudah diberikan Allah SWT kepada saya, tentunya saya berharap, pengetahuan saya itu bisa memberikan sumbangsih yang berharga.
Saya pada 2016 memperkenalkan yang namanya Front Star, yaitu bentuk penyebab korupsi. Dulu, tahun 1953, Thomas Cressy memperkenalkan Front Triangle. Lalu, pada 2004, disebut Herman Senarwolfi sebagai Front Diamond. Nah, tahun 2016 itu, saya memperkenalkan Front Star, yang sudah dipahami secara internasional oleh semua orang.
Baca juga: Dr. H.M. Saifulloh, M.Si., Rektor Baru Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Setelah itu, tahun 2019, saya mengeluarkan buku audit forensik lawan korupsi. Buku ini sudah diadopsi IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), sehingga mereka bisa membuat standar jasa investigasi. Sebelumnya, para akuntan publik itu belum paham melakukan audit forensik dan audit investigasi. Bahkan, di pemerintah juga banyak yang tidak paham. Makanya, banyak terjadi permasalahan dalam kasus-kasus di persidangan. Kalau kita suruh melakukan audit, mereka masih bingung.
Karena itu, tahun ini, saya akan membuatnya secara lebih detail dan bertahap. Itu belum pernah ada. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga belum ada. Karena, yang lain itu hanya teori. Kalau saya, betul-betul dari praktek dan juga dari riset yang saya lakukan.
Ciptakan HU Model dan Fraud Theorem
Tahun 2020 sampai 2024, saya mengeluarkan yang namanya HU Model. HU Model itu alat untuk mendeteksi korupsi. Dan itu juga belum pernah ada. Itu dari model sampai menjadi aplikasi. Kalau alat ini digunakan, langsung ketahuan: korupsinya seberapa besar, adanya di mana, detailnya seperti apa. Modelnya itu sudah ada. Alat-alatnya juga sudah ada. Tapi, memang, belum saya launching. Nanti, pada masanya, saya akan launching.
Di tahun 2025, saya mengeluarkan teori mengenai fraud. Namanya Fraud Theorem. Teori ini juga belum pernah ada di dunia. Baru saya mengeluarkan teori itu pada tahun 2025. Nah, tahun 2026 ini, saya akan mengeluarkan audit forensik yang detail dan bertahap. Sehingga, nanti, para auditor itu, baik itu KAP (Kantor Akuntan Publik) maupun pemerintahan, Badan Pemeriksa Keuangan, segala macam, bisa mengikuti audit itu, bisa mengikuti pekerjaannya.
Baca juga: Prof. Eva Achjani Zulfa Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Ibaratnya, untuk memasak, membuat black forest, di situ ada tepung, ada gula, segala macam. Dari mana memulai? Tidak tahu, kan? Belum ada sampai sekarang ini, kan? Makanya, begitu sampai di persidangan, suka menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Begitu ditanya, auditornya bingung, tidak bisa menjawab. Itu yang terjadi. Jadi, saya berupaya untuk bisa memberikan kontribusi. Itu misi saya.
Bukan hanya misi saya sebagai Wakil Rektor, tapi misi saya sebagai manusia. Itu yang saya pegang. Sehingga, nanti, mudah-mudahan, anak-anak saya bisa menjadikannya pedoman bagi dia ke depan. Anak saya dua-duanya sudah PhD. Mereka kuliah di luar negeri. Satu di Jepang, satu di Jerman. Dan itu beasiswa dari sana, dari pemerintah sana. Bukan dari Indonesia, bukan juga dari bapaknya. S2, S3, mereka di sana, dan sudah selesai. Dibiayai oleh pemerintah sana. Makanya, mereka masih ada di sana.
Pemberantasan Korupsi: Contohlah Cina
Bicara tentang pemberantasan korupsi, kumpulannya itu, kegiatan fraud maupun korupsi, itu sudah merupakan kegiatan hukum, penegakan hukum. Kita harus memahami untuk bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sudah banyak kita lakukan, bertahun-tahun, dengan mengeluarkan biaya yang besar. Tapi, tetap saja, korupsi banyak. Bahkan, menteri-menteri pun korupsi.
Menteri Pendidikan, Menteri Agama, korupsi. Padahal, itu tempat-tempat yang seharusnya mengutamakan integritas. Walaupun yang lain juga tidak boleh korupsi. Kalau di kementerian itu, yang diutamakan integritas. Masak korupsi? Seperti di kasus kuota haji. Agama di situ. Orang-orang beragama tahu dalil, tahu ayat-ayat, tahu hadist. Sistem sudah kita buat banyak macam. Aturan banyak. Itu manusianya. Manusianya yang rakus. Yang tidak berintegritas. Tidak mematuh. Harusnya diganti.
Kalau mau baik, seperti di Korea Selatan, perbaiki satu generasi. Kita terlalu banyak perdebatan. Contoh Cina, bisa maju. Cina langsung suntik mati koruptor. Saya lihat beritanya. Di sana tidak banyak perdebatan. Kamu korupsi, langsung suntik mati, atau tembak, atau masuk ke lubang buaya.
Kalau di kita, berdebat terus. Bisa jaksa, bisa polisi, bisa KPK. Tiga-tiganya punya kewenangan. Itu berdebat saja. Sampai buzzer-buzzer terlibat juga. Di persidangan, sampai berdebat begitu. Seharusnya, tidak banyak gitu-gitu. Dan, untuk itu, harus dicontohkan oleh Presiden. Di Cina, Xi Jinping itu tegas. Kalau saya korupsi, ini pertimbangan buat saya. Di kita, tidak begitu. Yang korupsi malah bos-bosnya.
Politik menyandera kita semuanya. Namanya politik, pasti inginnya kekuasaan. Kalau kekuasaan, inginnya kekayaan. Sehingga, kalau kita lihat, yang sebetulnya paling berkuasa di Indonesia itu ekonomi. Politik bisa dibeli. Hukum bisa dibeli. Kekuasaan bisa dibeli. Ekonomi semuanya yang beli. Dari awal berpolitik saja sudah dibeli. Orang berlomba-lomba mendapatkan kekayaan.
Ujung-ujungnya duit. Mau ini, itu, pasti ujung-ujungnya duit. Perizinan, ujungnya duit. Jabatan, ujungnya duit. Pertambangan, ujungnya duit. Kita paling utamakan persahabatan. Persahabatan tidak boleh diukur dengan duit. Tapi, mereka bisa diukur dengan duit. Maunya berteman dengan orang yang sekubu.
Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc., Ak., CA., CPAM., CPA (Aust.) kini jabat Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Umum Perbanas Institute
Tentang Kurs Dollar
Sekarang, mengenai dollar. Zamannya Pak Habibie, dollar sudah 17 ribu. Begitu dia Presiden, dia berupaya keras sampai menjadi 6 ribu. Langkah dia waktu itu terstruktur. Tapi, sekarang, rupiah melemah. Harga jadi mahal semua. Namanya sudah globalisasi, jadi seperti ini. Terlalu banyak kita mengimpor. Semuanya. Kedelai, impor. Gula, impor. Beras, impor. Zaman dulu, zaman Belanda, kita produsen gula terbesar. Bahkan, tebu-tebu kita dibawa ke Peru.
Kenapa sekarang kita impor? Karena, intinya tidak dibangun. Lulusan-lulusan pertanian, kerjanya bukan di pertanian, tapi di bank. Pendidikan kita juga salah. Membuat orang tidak pintar. Tidak punya jiwa kepemimpinan. Gampang disuap. Gampang disogok. Karena tidak punya integritas. Tidak dibangun karakternya. Pokoknya, dia harus bisa calistung (baca, tulis, berhitung) saja.
Kalau sistem pendidikannya benar, dia membangun karakter. Membangun keunggulan dalam dirinya. Kita tidak seperti itu. Hanya bagaimana orang bisa membaca dengan cepat. Begitu berinteraksi dengan orang luar negeri, ciut kita.
Saya pernah ke Vietnam tahun lalu. Vietnam sudah mulai meninggalkan kita. Banyak investor ke sana. Dulu, saya pernah ketemu juga dengan salah satu profesor dari Guangzhou. Dia bilang, 20 tahun yang lalu, kami lebih miskin daripada Indonesia. Nah, presidennya itu yang hebat. Dia betul-betul memikirkan rakyatnya. Dia bilang kepada investor, kamu mau produksi apa saja, datang ke kami. Saya sediakan tanah. Saya sediakan aturan. Saya sediakan keamanan. Apa pun, yang penting kamu bawa pekerjaan ke sini. Para pekerjanya dari kami. Teknologinya bawa ke sini. Berduyun-duyunlah mereka ke sana. Termasuk dari Hong Kong. Karena maju. Mobil listrik dari mereka semua. Termasuk saya, beli mobil listrik dua.
Agar Masyarakat Sejahtera
Partai itu cukup seperti dulu saja. Tiga. Dulu tiga: Golkar, PDI, PPP. Waktu itu, korupsinya cuma di pusat saja. Tidak sampai ke daerah-daerah. Sekarang, sudah dikasih otonomi daerah. Kita butuh pemimpin yang betul-betul menjadi bapak. Yang betul-betul sayang. Yang betul-betul menginginkan rakyatnya itu sejahtera.
Undang-Undang kita mengatakan, agar masyarakat kita menjadi sejahtera. Kalau sejahtera, artinya mampu membeli, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, dan pelayanan pada umumnya. Mampu membeli kebutuhan sandang, pangan, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk itu, harus punya uang. Untuk punya uang, harus punya pekerjaan. Untuk punya pekerjaan, harus ada lapangan pekerjaan. Untuk ada lapangan pekerjaan, harus ada investor. Untuk ada investor, harus diberi kemudahan, jaminan keamanan, jaminan segala macam.
Jaminan itu tidak diberikan. Untuk izin domisili saja, bayar. Baru izin domisili. Koperasi-koperasi, atau UMKM-UMKM, mau urus segala macam, ribet. Untuk punya perbankan, untuk punya NPWP, itu ribet. Kalau di Cina, tidak ada yang begitu-begitu. Kita tidak seperti di Iran. Saya pernah ke Iran. Di Iran, gas atau segala macam gratis. Pejabat-pejabatnya tidak ada pakai jas-jas, dasi-dasi.
Mobilnya kuno. Kalau di sini, baru pejabat saja, mobilnya minta yang baru. Begitu jadi pejabat, minta yang baru. Saya dulu waktu menjabat, tidak mau mobil baru. Mobil yang ada saja. Belum lagi para pejabat kita itu, setiap hari, setiap tindakan, ada saja honornya. Macam-macam honornya. Saya waktu itu tiap hari disodorin honor. Tidak mau saya. Saya coret. Saya sudah digaji. Kita harus buat yang namanya single salary system. Jadi, kalau pegawai, sudah digaji. Kalau membuka acara, tidak ada lagi honor-honor
Di kementerian, honor semua itu. Memang gajinya kecil. Lima juta, gaji pokok. Tapi, ada tunjangan. Honor-honornya juga banyak banget. Hampir tiap hari ada honor-honornya. Menurut saya, itu harus dihilangkan. Harusnya, anggaran itu kembali ke rakyat.
Contohnya juga, waktu saya sekolah di Amerika. Saya dapat beasiswa. Saya sekolah di Stanford, karena beasiswa. S2-nya di Amerika, beasiswa juga. Selama di Amerika, kita beberapa kali dikunjungi pejabat dari Jakarta. Ingin melihat langsung, bagaimana kuliah dan macam-macam. Padahal, mereka cuma main-main saja. Tapi, menghabiskan uang banyak. Anggarannya dikeluarkan sudah banyak. Yang kembali ke kami tidak seberapa. Tapi, itu diklaim sebagai biaya yang kami keluarkan. Padahal, untuk mereka, untuk manajemen, untuk tiketnya, hotelnya. Yang begini-begini, harusnya diperbaiki.
Sebetulnya, proses kita di penganggaran, panjang. Panjang banget. Mulai dari bawah, naik ke eselon 2. Dari eselon 2, naik ke eselon 1. Lalu, naik ke kementerian. Baru dibawa ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Prosesnya panjang. Tapi, yang begitu-begitu tetap ada. Makanya, kadang-kadang, ada yang namanya akrobatik anggaran.
Misalnya, saya pejabat, mau datang ke Kendari. Saya memberi tahu, minggu depan, saya ke Kendari. Di sana, orang-orang sibuk menyiapkan penyambutan. Tidak ada anggaran. Diakrobatkan. Ambil anggaran yang lain. Itu yang terjadi, dan itu tidak menyalahi aturan. Tapi, seharusnya tidak boleh. Kalau tidak ada anggaran, tidak usah sambut-sambut. Saya ke sana sudah ada anggaran. Sudah ada uang perjalanan. Tapi, kebanyakan pejabat inginnya begitu. Inginnya disambut.
Kebijakan Presiden Perbaiki Indonesia
Pemerintahan Presiden Prabowo ini masih tiga tahun lagi. Beliau harus memperbaiki kondisi ini. Cari orang-orang yang tepat, yang punya integritas, dan mengetahui permainan-permainan. Sehingga, tidak malah ikut dalam permainan itu.
Di kementerian, orang-orang dalamnya itu sudah tahu trik-triknya. Datang menteri baru, dibuat seperti raja. Masih dilayani. Ini buat bapak ke luar negeri. Namanya manusia, di situ dia merasa bangga. Tidak tahunya itu jebakan Batman. Supaya menutupi dia, menutupi yang ada di situ. Berikutnya, dia setuju-setuju saja. Kalau saya tidak mau. Saya waktu itu di Irjen. Saya tidak mau menteri terjebak karena itu. Jadi, setiap ada yang mau tanda tangan, saya tanya dulu. Coba panggil orang-orang itu untuk dimintakan pertanggungjawaban dulu. Jangan Bapak main tanda tangan saja. Jebakan semua itu.
Nah, artinya, Irjen-Irjen itu adalah orang-orang yang memahami dan mau menyampaikan kebenaran. Banyak yang tidak berani. Takut dipecat, kalau tidak sesuai dengan keinginan bosnya. Irjen harusnya menyampaikan kebenaran. Jadi, banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Birokrasi kita diperbaiki. Kalau birokrasi kita kuat, politik tidak bisa seenaknya. Saya dulu pernah mengusulkan, agar di birokrasi itu, pejabat-pejabatnya diganti dulu. Semuanya. Biarkan masuk orang-orang baru.
Satu lagi, yang yang merusak para menteri itu biasanya staf-staf khusus. Staf khusus itu, kadang-kadang menteri memilih yang tidak tepat. Dari berapa banyak kasus, itu staf khusus yang main. Kita sudah memahami itu. Tapi, menteri-menteri, karena keterikatan kawan segala macam, mengambil staf khusus. Dan ada juga yang bawa bukan hanya staf khusus. Bawa staf ahli. Staf ahli itu pegawai negeri. Kalau staf khusus boleh dari luar. Ya, itu temen dia atau apa dia.
Mereka itu tidak punya sense of belonging. Ada kesempatan, gue yang berkuasa. Bisa menekan yang di bawah. Eselon 1 bisa ditekan sama dia. Eselon 1 tidak boleh membantah. Dia ancam. Nanti, gue laporkan ke menteri. Dan menteri bisa memberhentikan Eselon 1 tadi. Dia copot, ganti dengan yang baru. Jadi, ibarat lingkaran setan.
Biar ada penyegaran, cari orang-orang yang tidak asal jadi. Karena, pernah, pura-pura dilakukan fit and proper test. Tapi, dia sudah punya calon. Jadi, yang paling bawah nilainya dipilih sama dia. Itu berarti abal-abal saja, formalitas saja. Itu yang tidak boleh. Jadi, menterinya memang betul-betul menteri yang ingin meng-update untuk bangsa dan negara. Kita butuh Presiden yang betul-betul tidak bisa dikibulin orang. Betul-betul cinta kepada rakyatnya. (*)
