INDONESIATREN.COM - Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada Kamis, 3 Oktober 2024, memindahkan lokasi penahahan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Perintis, Kabupaten Sukabumi, berinisial OS alias OIN, dari Lapas Kelas II B Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, ke Lapas Kebonwaru di Bandung.
Sebelumnya, sejak 30 Agustus 2024, tersangka berusia 66 tahun ini ditahan di Lapas Warungkiara. Penahanan dilakukan setelah OS resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Non Formal BOP dan atau BOSP di PKBM Perintis, Jalan Pasir Angin, Munjul, Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, tahun anggaran 2020-2023.
Tersangka OS saat dibawa ke Lapas Warungkiara, 30 Agustus 2024
Penetapan status tersangka yang langsung disertai penahanan atas OS itu, dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/M.2.30/Fd.1/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024.
Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700.1.2.2/1922/Sekret/2024, tanggal 25 Agustus 2024, tersangka OS dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.060.450.000,0 (satu milyar enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
Tersangka OS (berpeci) saat diperiksa Kejari Kabupaten Sukabumi
Baca juga: Sebulan Kurang Sepekan, Dunia Hiburan Tanah Air Kehilangan 2 Artis Perempuan
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukabumi, Wawan Kurniawan, S.H., M.H., mengatakan, ketika dipindahkan dari Lapas Warungkiara, kondisi kesehatan OS sangat baik. “Kondisi kesehatan tersangka sangat baik pada hari ini. Kemudian, dapat diserahkan tersangka oleh (Jaksa) Penyidik ke (Jaksa) Penuntut Umum,” ucap Wawan.
Pemindahan lokasi penahanan OS ini, juga disertai dengan pelimpahan berkas dan barang bukti dari Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Menurut Wawan, barang bukti itu sebelumnya disita dan diamankan Jaksa Penyidik, berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan anggaran di PKBM Perintis selama tahun 2020-2023.
Baca juga: Mobil Tabrak Sepeda Motor di Jalan Raya Sukabumi Bogor, 2 Pengendara Sepeda Motor Meninggal Dunia
“Kasus PKBM Perintis dengan tersangka OIN, oleh Jaksa Penyidik pada hari ini, dilakukan tahap dua atau pun pelimpahan berkas, serta barang bukti dan juga tersangka ke (Jaksa) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi,” tutur Wawan.
“Kemudian, (Jaksa) Penuntut Umum menerima dari Jaksa Penyidik, dan tetap dilakukan penahanan selama 20 hari, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi,. Namun, demi efektifnya nantinya (Jaksa) Penuntut Umum akan melimpahkan ke persidangan, tersangka atau terdakwa OIN ini dipindahkan dari Lapas Warungkiara ke Lapas di Bandung,” urai Wawan.
Tersangka OS dan barang bukti dibawa ke Bandung
Baca juga: Kabar Duka: Artis-Dosen-Politisi Marissa Haque Meninggal Dunia
Sidang atas tersangka OS, menurut Wawan, akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung. “Dalam jangka 20 hari, Insya Allah, (Jaksa) Penuntut Umum akan segera melimpahkan tersangka untuk segera disidangkan di Pengadilan Pindak Pidana Korupsi pada Pengadilan di Bandung,” ungkap Wawan.
Perihal jumlah tersangka dalam kasus korupsi PKBM Perintis ini, menurut Wawan, hingga kini masih tetap satu orang, yakni OS.
Baca juga: Dalam 10 Hari, 2 Warga meninggal Tertabrak Kereta Api di Perlintasan Tanpa Palang Pintu di Sukabumi
“Untuk sementara, tersangka baru tersangka OIN. Karena memang dari hasil penyidikan yang didapat oleh (Jaksa) Penyidik, tersangka ini,si OIN, melakukan pendataan, kemudian laporan pertanggungjawaban, kemudian membelanjakan semua kegiatan anggaran PKBM dari tahun 2020 sampai 2023 oleh terdakwa itu sendiri,” tutur Wawan.
Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi, Wawan Kurniawan, S.H., M.H.
Pasal-pasal hukum yang dilanggar tersangka OS adalah Primair: pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Baca juga: Kesaksian Warga di Perlintasan Tanpa Palang Pintu, “Saya Sempat Teriak, Kereta, Kereta”
“Ancaman (hukuman) minimal empat tahun, dan maksimal 20 tahun penjara,” tegas Wawan. (*)
