INDONESIATREN.COM - Insiden mobil listrik yang mengalami gangguan saat melintasi perlintasan kereta api dan memicu tragedi di Bekasi, manuai perhatian Bimo Andono, S.H., S.E., M.M. Pakar Kebijakan Publik dan juga anggota Departemen Kajian Transportasi dan Konektivitas Wilayah Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menilai, akar persoalan sesungguhnya terletak pada ketidaksiapan sistem transportasi nasional dalam menghadapi transformasi mobilitas modern.
Narasi yang berkembang di ruang publik saat ini, menurut Bimo, cenderung menyesatkan, karena terlalu cepat menyalahkan kendaraan listrik sebagai penyebab utama. Padahal, secara teknis, kendaraan listrik telah dirancang dengan standar keamanan yang tinggi, termasuk perlindungan terhadap gangguan elektromagnetik. Karena itu, insiden kendaraan listrik yang berhenti di atas rel lebih tepat dilihat sebagai kombinasi antara faktor infrastruktur, desain perlintasan, dan kelemahan sistem keselamatan.
Baca juga: Pengaturan Daerah Kepulauan, Bimo Andono: “Negara Harus Adil secara Substantif”
“Ini bukan soal mobil listrik tidak kompatibel dengan rel kereta. Ini adalah cerminan nyata dari kegagalan kita membangun sistem transportasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tegas Bimo.
Bimo melihat, perlintasan sebidang saat ini masih menjadi titik paling rentan dalam sistem transportasi Indonesia. Banyak diantaranya belum dilengkapi dengan teknologi pengamanan yang memadai, bahkan masih bergantung pada sistem manual. Karakteristik kendaraan listrik yang berbasis sistem elektronik, menurut Bimo, justru membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih presisi dan adaptif. Tanpa itu, risiko gangguan di titik kritis seperti rel kereta akan semakin besar.
Baca juga: Matangkan Strategi Pendidikan Komunikasi, ASPIKOM Korwil Jabodetabek Gelar Rakerwil di Bogor
“Kita sedang bicara tentang era kendaraan berbasis digital dan listrik, tetapi masih mengandalkan perlintasan dengan standar keselamatan yang tertinggal puluhan tahun. Ini bukan sekadar ketimpangan. Ini kegagalan perencanaan,” tutur Bimo.
Bimo juga melihat ada paradoks dalam arah kebijakan nasional. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi. Namun, di sisi lain, kesiapan infrastruktur dasar belum berjalan seiring. Saat ini, pendekatan kebijakan yang digunakan masih bersifat sektoral dan belum berbasis sistem terintegrasi.
“Kita terlalu fokus pada hilirisasi teknologi, tetapi abai pada kesiapan ekosistemnya. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak sinkron dan berpotensi menimbulkan risiko baru di lapangan,” ungkap Bimo.
Bimo mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah strategis yang bersifat struktural dan jangka panjang, diantaranya:
- Eliminasi bertahap perlintasan sebidang di wilayah dengan intensitas tinggi
- Penerapan standar nasional perlintasan yang adaptif terhadap kendaraan modern
- Pengembangan sistem deteksi kendaraan tertinggal di rel secara real time
- Integrasi kebijakan lintas sektor antara transportasi darat dan perkeretaapian
- Penyusunan regulasi spesifik terkait keselamatan kendaraan listrik di titik rawan
Bimo menegaskan, keselamatan transportasi tidak boleh bergantung pada respons setelah kejadian, namun harus dirancang sejak awal sebagai sistem yang preventif. Insiden di Bekasi, menurut Bimo, harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi nasional, khususnya dalam menghadapi era elektrifikasi dan digitalisasi.
“Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif. Keselamatan publik harus dibangun melalui desain sistem yang cerdas, bukan sekadar respons atas tragedi,” kata Bimo.
“Jangan jadikan teknologi sebagai kambing hitam. Yang perlu dibenahi adalah sistemnya. Jika tidak, kita akan terus mengulang pola yang sama dan insiden terjadi, narasi disederhanakan, tetapi akar masalah tidak pernah diselesaikan,” ujar Bimo. (*)
