INDONESIATREN.COM - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung sudah mulai memproses pencopotan Kadishub Dadang Darmawan dan Sekdishub Khairul Rijal sebagai ASN.
Sebelumnya, Dadang Darmawan dan Khairul Rijal terlibat dalam kasus korupsi pengadaan layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) dan kamera pengawas atau CCTV dalam program Bandung Smart City.
Dua ASN itu divonis bersalah oleh Ketua Majelis Hakim, Hera Kartiningsih di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 13 Desember 2023. Dadang Darmawan menerima hukuman empat tahun penjara, sedangkan Khairur Rijal menerima lima tahun penjara.
Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan PN Bandung. Saat ini, BKPSDM Kota Bandung sedang menunggu dokumen putusan terhadap Dadang dan Rijal untuk memproses pemberhentian keduanya.
"Kami sudah koordinasi dengan PN Bandung, dan sekarang sedang meminta putusan dari pengadilan," kata Adi pada Rabu, 27 Desember 2023.
Adi berujar, ketika salinan putusan dari PN diterima, proses administrasi untuk pemberhentian Dadang dan Rijal bisa dilakukan oleh Pemkot Bandung.
Pemberhentian Dadang dan Rijal berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Segera setelah kami peroleh (putusan pengadilan), seizin Pj Walikota, akan dilakukan proses kepegawaian sesuai aturan pada UU 20/2023 tentang ASN," ujarnya.
Baca juga: Sering Begadang Tapi Tetap Ingin Sehat? Lakukan 4 Cara Ini Kata dr Saddam Ismail
Selain divonis penjara oleh hakim, keduanya memperoleh pidana tambahan, yaitu, membayar uang pengganti. Dadang wajib membayar uang pengganti sebesar Rp271.958.268.
Adapun Khairur Rijal wajib membayar uang pengganti senilai Rp586.537.286, Bath 85.670, SGD 187, SGD 2.187, RM 2.811, WON 950.000, SGD 20.000.
Apabila kedua terdakwa ini tidak mampu membayar uang pengganti dalam rentang waktu satu bulan, maka harga bendanya akan disita dan dilelang jaksa untuk menutupi kekurangan uang pengganti.
Dalam kasus ini, mereka berdua melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(*)
