INDONESIATREN.COM - Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, di bawah pimpinan Sasongko Tedjo, menegaskan pentingnya penerimaan utuh bantuan dari Kementerian BUMN untuk mendukung Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 30 provinsi di Indonesia.
Bantuan tersebut harus diterima tanpa potongan, sesuai arahan Presiden kepada Menteri BUMN pada pertemuan dengan pengurus PWI di Istana Negara pada 7 November 2023.
Sasongko Tedjo menekankan bahwa bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan profesionalisme wartawan. Penerimaan bantuan secara utuh tanpa potongan akan memastikan dana tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk penyelenggaraan UKW yang berkualitas.
Menanggapi beredarnya dugaan penyalahgunaan dana BUMN oleh oknum pengurus PWI, DK telah membahas dan mendalaminya dalam rapat pada 2 April 2024. Pengurus yang terlibat dalam pengelolaan dana diminta memberikan klarifikasi dalam rapat tersebut.
DK akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar berdasarkan ketentuan internal organisasi, termasuk Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan. Saat ini, DK sedang merumuskan keputusan sanksi yang tepat dan akan segera diberlakukan.
Sasongko mengungkapkan keprihatinannya terhadap beredarnya informasi berantai yang berisi spekulasi dan rumor tanpa sumber yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan keresahan dan merusak citra PWI.
Menteri BUMN, Erick Tohir, telah berkomitmen untuk mendukung penuh kegiatan PWI, termasuk UKW, di seluruh provinsi cabang PWI. Dukungan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah dan media dalam membangun bangsa.
PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia harus menjaga reputasi dan kepercayaan dengan baik. Penyalahgunaan dana bantuan dari pihak manapun, termasuk BUMN, harus dihindari agar citra PWI tetap terjaga.
Dewan Kehormatan PWI meminta seluruh pengurus untuk menjaga kepercayaan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Rumah Sandra Dewi Digeledah Kejagung, Jumlah Uang yang Disita Bikin Capek Saat Dihitung
Sasongko menyatakan kesiapannya untuk diawasi jika terjadi pelanggaran dalam berorganisasi. Hal ini penting untuk memastikan ketaatan terhadap aturan dan menjaga kredibilitas PWI.
Informasi lebih lanjut terkait hal ini dapat diperoleh dengan menghubungi Ketua DK PWI Sasongko Tedjo (0811298652) atau Sekretaris DK PWI Nurcholis MA Basyari (081374223847).(*)
