INDONESIATREN.COM - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah menangkap 42 tersangka teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ingin menggagalkan Pemilu 2024.
Hal tersebut terungkap oleh adanya grup aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA) yang bernama 'Muslim United' hingga 'Ummatan Washatan'.
Dalam grup pesan singkat itu, para tersangka teroris membahas rencana untuk menggagalkan Pemilu 2024 mendatang lewat cara-cara teror.
Sebelumnya, ada beberapa warga Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi ditangkap Densus 88 Antiteror Polri yang ikut terlibat dalam rencananya itu.
Baca juga: Sambut Nataru 2023-2024, Kementerian PUPR Aktifkan Beberapa Ruas TOL, Ini Daftarnya
Berkaca dengan adanya keterlibatan warga Kabupaten Sukabumi, Unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi menggandeng Densus 88 dan mengajak sejumlah elemen masyarakat menggelar Focus Group Discusion (FGD) di Mahoni Leisure, Kecamatan Sukaraja pada Selasa, 21 November 2023.
Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri mengatakan, demi menjaga keamanan tahun politik ini, maka mulai sekarang ini mesti diantisipasi oleh seluruh elemen masyarakat.
"Di wilayah Kabupaten Sukabumi perlu adanya pencegahan terkait isu terorisme. Maka dari itu dalam hal ini, kami juga turut menggandeng Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror," kata Iyos dalam diskusi tersebut.
Dia mengaku, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Densus 88 ihwal keterlibatan warga Kabupaten Sukabumi. Pemerintah daerah pun akan melihat akar permasalahan yang ada di lapangan secara menyeluruh.
Baca juga: Meski Dibayar Mahal, Nathalie Holscher Tegas Tolak Tawaran Kembali Jadi DJ: Jangan Gitu
"Tentunya nanti tidak hanya ini saja langkahnya, tidak hanya FGD kita langsung juga kepada locus untuk menetralisir permasalahan-permasalahan ini, supaya jangan sampai terjadi lagi," tuturnya.
Adapun langkah pencegahan terorisme, pihaknya akan melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman persepsi, termasuk melakukan konsolidasi.
"Kita juga akan memberikan pemahaman yang jelas, bahwa konteksnya ini apa sih permasalahannya. Jadi, memang harus dilihat dari akar permasalahannya. Nah kami ingin melihat sampai sejauh mana pemahaman yang selama ini dilakukan di masyarakat," ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara menambahkan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kegiatan preventif dengan melibatkan semua unsur termasuk pihak Kepolisian.
Baca juga: Cawapres Gibran Rakabuming Raka Tunjukan Ijazah Asli pada Media: Saya Anggap untuk Lucu-lucuan
"Kami DPRD tidak rela, apabila ada masyarakat kami ini dicap teroris dan diadili. Sebab itu, kita harus memberikan pemahaman dan pemerintah ini harus hadir dan harus masuk," jelasnya.
Dia menilai, bahwa yang tahu karakteristik masyarakat itu adalah kepala desanya sendiri dan unsur Kecamatan. Oleh sebab itu, unsur-unsur terkait ini harus bisa benar-benar memberikan informasi terkait hal apapun mengenai adanya kelompok-kelompok tertentu.
"Hasil dari FGD ini akan menjadi sebuah rencana kerja kami ke depan pastinya nanti akan dibahas di komisi I dan tentunya nanti akan direkomendasikan kepada bupati," ucapnya.
Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo mengatakan, Selain soal terorisme potensi gangguan keamanan lainnya juga akan ditingkatkan menjelang tahun politik ini.
"Kita juga kebetulan bersama memasuki tahun politik, dari awal kita sama-sama menciptakan situasi yang aman tertib dan kondusif di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota," ungkap Ari.(*)
