INDONESIATREN.COM - Tepat sepekan lalu, Kamis, 3 Oktober 2024, tiga mantan pejabat UPTD RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, periode 2020-2021, dihadirkan dalam jumpa pers di Lobby Gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Barat (Jabar). Ketiganya adalah mantan Direktur UPTD RSUD Palabuhanratu berinisial DP, mantan Kabid Pelayanan UPTD RSUD Palabuhanratu berinisial SR, serta mantan Subkor Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan UPTD RSUD Palabuhanratu berinisial WB.
Kehadiran tiga mantan pejabat ini adalah bukan dalam rangka pemberian penghargaan. Namun, untuk dipertunjukkan kepada para wartawan sebagai tersangka kasus korupsi penyelewengan dana anggaran insentif tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 di UPTD RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, tahun anggaran 2020-2021.
Saat itu, ketiga orang ini juga telah resmi ditahan di Polda Jabar. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jabar, nilai kerugian negara dalam kasus korupsi itu tercatat mencapai Rp 5,4 miliar. Atau tepatnya Rp 5.400.557.603.
Ketiga tersangka ditahan di Polda Jabar
Wadir Reskrimsus Polda Jabar, AKBP Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan dalam jumpa pers itu, bahwa penahanan atas tiga tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari penetapan satu tersangka sebelumnya, yang bernama Herlan Christoval.
“Ya, pengembangan dari tersangka sebelumnya, (yakni Herlan Christoval),” ucap Maruly, yang pernah bertugas sebagai Kapolres Sukabumi pada 6 Januari 2023 hingga 28 Desember 2023.
Wadir Reskrimsus Polda Jabar, AKBP Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H.
Sosok yang disebut Maruly itu, yakni Herlan Christoval, adalah mantan Kepala Ruangan Covid-19 di UPTD RSUD Palabuhanratu, periode 2020-2021. Pada 23 Juli 2024, Herlan divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi insentif nakes Covid-19 di UPTD RSUD Palabuhanratu tersebut.
Dalam amar putusannya, Hakim juga mewajibkan Herlan membayar uang pengganti sebesar Rp 135 juta. Jika Herlan tidak membayar uang pengganti ini dalam waktu satu bulan setelah putusan itu, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan, bila Herlan tidak memiliki harta benda yang mencukupi, serta sesuai jumlah uang pengganti itu, maka akan dipidana dengan hukuman penjara selama 2 tahun.
Herlan Christoval saat sidang di Pengadilan Negeri Bandung
Herlan menjadi orang pertama yang diadili setelah kasus korupsi itu terungkap ke ranah publik, karena Herlan-lah yang memiliki inisiatif untuk mengusulkan adanya anggaran semacam kas bagi operasional rumah sakit, selama penanganan Covid-19. Anggaran itu diambil dari penerimaan dana insentif nakes maupun non nakes yang tidak menangani Covid 19.
Baca juga: Terlibat Pembunuhan di Usia 48, Perempuan ini Temani Anak Lelakinya Dalam Tahanan Polres Sukabumi
Usulan Herlan selaku Kepala Ruangan Covid-19 di UPTD RSUD Palabuhanratu ini, disetujui Direktur UPTD RSUD Palabuhanratu, yang ketika itu dijabat oleh DP. Selanjutnya, Herlan bersama WB, yang saat itu menjabat sebagai Subkor Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan UPTD RSUD Palabuhanratu, meminta seluruh ruangan untuk menyampaikan usulan nama-nama nakes yang akan mendapatkan dana insentif.
Nama-nama nakes itu kemudian direkap untuk diusulkan sebagai penerima insentif. Setelah direkap, dokumen pengajuan nama nakes yang akan menerima insentif pun diserahkan kepada Kabid Pelayanan UPTD RSUD Palabuhanratu, yang saat itu dijabat oleh SR.
Baca juga: 4 Terduga Pembunuh Diki Jaya Ditangkap Polres Sukabumi, 2 Diantaranya Pasangan Ibu dan Anak
Dari SR, dokumen itu diserahkan kepada DP untuk disahkan, serta kemudian diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Dana sebesar Rp 5,4 miliar akhirnya cair, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi.
UPTD RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
Setelah dana insentif itu cair, dan diterima para nakes fiktif, Herlan langsung meminta balik uang itu, dan dikumpulkan untuk keperluan operasional penanganan Covid-19.
Baca juga: Ikut Jalan Sehat dan Sapa Warga Nagrak, Cagub Jeje Yakin Raup 80 Persen Suara di Sukabumi
“Hasil pencairan dana dari tenaga kesehatan tersebut diminta kembali untuk dikumpulkan dan kemudian dipergunakan untuk uang kas ruangan Covid-19, dibagi-bagikan kepada tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, serta digunakan untuk kepentingan pribadi (tersangka),” tutur Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K., saat jumpa pers di Lobby Gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kamis, 3 Oktober 2024.
Di jumpa pers itu, selain menghadirkan tersangka DP, WB, SR, petugas Ditreskrimsus Polda Jabar juga memperlihatkan uang senilai Rp 4,8 miliar, atau tepatnya Rp 4.857.085.229, yang berhasil diselamatkan dalam kasus korupsi ini.
Uang senilai Rp 4,8 miliar yang berhasil diselamatkan polisi
Baca juga: Pilkada Wakatobi 2024, Tokoh Bayo Minta Warga Masyarakat Mola Selatan Menangkan HARUM
Atas perbuatannya itu, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman hukuman yang ditetapkan pasal-pasal ini paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar.
Baca juga: Baksos Kapolsek Lengkong Sukabumi, Renovasi Rumah Nenek 6 Cucu Hingga Kembali Layak Huni
Bila Herlan Christoval pada 23 Juli 2024 telah divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Maka, bukan tidak mungkin, nasib serupa juga akan dialami DP, SR, dan WB. (*)
