INDONESIATREN.COM - Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Witjaksono telah berpindah haluan. Sebagai informasi, PPP merupakan partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Witjaksono melalui Pejuang PPP mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Kamis, 27 Desember 2023. Bahkan, dia mengaku siap disanksi PPP atas pilihannya mendukung pasangan nomor urut dua dalam Pilpres 2024 itu.
Plt. Ketua DPW PPP Jawa Barat (Jabar), Pepep Saepul Hidayat mengatakan, pernyataan dukungan ke kandidat lain yang dilakukan oleh bagian struktur partai apalagi di tingkat pusat, menjadi cerminan perilaku yang buruk.
"Tentu bagi kami itu sebagai sebuah cerminan perilaku yang buruk. Sebagai pengurus, tidak patut untuk dijadikan contoh dan ditiru oleh kader partai," kata Pepep saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa, 2 Januari 2024.
Baca juga: Sederhana, Ini Resep Herbal untuk Atasi Nyeri Haid dan Kista Menurut dr Zaidul Akbar, Manjur!
Menurutnya, arah dukungan PPP untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah sesuai tahapan dan mekanisme yang dijalankan organisasi berdasarkan AD/ART. Ketika partai mengambil keputusan dan tidak cacat prosedur, seluruh kader untuk wajib mematuhinya.
Apabila keputusan tersebut tidak memuaskan secara personal, hal itu tentunya menjadi hak individu. Sebab, Pepep meyakini tidak mungkin semua keputusan itu dipatuhi dan memuaskan.
"Yang namanya berorganisasi kan ada kepatuhan organisatoris. Kalau pun tidak puas ya itu sangat personal tapi tidak perlu diungkapkan atas nama jabatan dia dalam berpartai. Ketika mengatasnamakan jabatan dalam berorganisasi, saya kira itu kekeliruan kalau kita menyatakan ketidakpatuhan," tuturnya.
Kendati begitu, Pepep menyerahkan semua keputusan kepada pengurus DPP PPP mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Witjaksono.
Baca juga: Terima Injeksi Green Loan Bernilai Sultan, PLN Kian Agresif Bertransisi Energi
Namun, Pepep yakin pengurus DPP PPP akan mengambil langkah dan tindakan tegas untuk menjaga kehormatan dan marwah partai.
"Kami sepenuhnya menyerahkan kepada DPP PPP untuk mengambil langkah dan tindakan tegas untuk menjaga kehormatan dan marwah partai. Bentuknya apa itu kan sesuai pertimbangan DPP," ucapnya.(*)
