INDONESIATREN.COM - Uang senilai Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) pada Jumat, 1 November 2024, diperlihatkan ke hadapan wartawan, dalam jumpa pers di Media Center Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 54, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
Hadir dalam jumpa pers itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar, Dr. Dwi Agus Arfianto, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, S.H., M.H.
Baca juga: Lowongan Kerja bagi Warga Indonesia Update ke 13
Jumpa pers ini dilaksanakan untuk menjelaskan perihal pengembalian keuangan negara, dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di Universitas Mitra Karya (UMIKA), Bekasi.
Jumpa pers terkait pengembalian uang negara oleh mantan Rektor UMIKA Bekasi
Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi telah menetapkan Dr. H. Suroyo, Rektor UMIKA tahun 2020-2021, sebagai tersangka, dan kini sebagai terdakwa. Status tersangka dan kemudian terdakwa juga disandang oleh Dr. Sri Hari Jogya, SH. M.Si., selaku Rektor UMIKA tahun 2022.
Kedua mantan Rektor UMIKA ini didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di UMIKA, Bekasi.
Modus yang dijalankan kedua terdakwa adalah dengan melakukan pemotongan terhadap Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) itu, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 13.496.700.000 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
Dua mantan Rektor UMIKA didakwa terlibat korupsi
Atas perbuatannya itu, terdakwa Suroyo yang kini tengah menjalani proses persidangan, dijerat dengan pasal hukuman berlapis.
Kesatu, Primair: Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: Kesempatan bagi Mahasiswa-Mahasiswi Indonesia: Lowongan Magang Kerja di PT Freeport
Subsidiair: Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua, Primair: Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiair: Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Jumlah kerugian negara tercatat lebih dari Rp 13 miliar
Terdakwa Suroyo melalui keluarganya pun telah melakukan penitipan uang kepada pihak Jaksa Penuntut Umum, yang akan diperhitungkan sebagai uang pengganti terhadap pemulihan kerugian keuangan negara, sejumlah Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).
Baca juga: Lowongan Kerja bagi Warga Indonesia Update ke 12
Uang senilai Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) itu pula yang diperlihatkan kepada wartawan, dalam jumpa pers di Media Center Kejati Jabar pada Jumat, 1 November 2024.
Seluruh uang itu dititipkan ke Rekening Titipan Bank Syariah Indonesia (BSI), atas nama Kejari Kabupaten Bekasi, dan akan dilakukan eksekusi pada saat perkara terdakwa telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)
