INDONESIATREN.COM - Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) saat ini sedang fokus menginventarisasi dan menyusun skala prioritas pembangunan SMA/SMK negeri. Sebab, terdapat 144 kecamatan di Jabar yang tidak memiliki sekolah SMA/SMK yang berstatus negeri.
Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya mengatakan, proses inventarisasi lahan ini bertujuan untuk pembangunan 11 SMA/SMK negeri berdasarkan skala prioritas di 2024. Sebab, salah satu indikator skala prioritas pembangunan ini berhubungan dengan ketersediaan di suatu kecamatan.
"Kami sedang inventarisasi yang paling membutuhkan (pembangunan sekolah) dengan kesediaan lahan. Jadi kalau yang paling membutuhkan, kami sudah ada prioritasnya," kata Wahyu, Kamis 11 Januari 2024.
Saat ini, Disdik Jabar sedang mengomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang berencana menghibahkan lahan untuk membangun sekolah.
Baca juga: DPRD kota Bandung Desak Pemkot Segera Bentuk BPBD, Ini Alasannya
"Kami sedang kita komunikasikan dan tim kami juga sudah mulai turun ke lapangan meninjau lokasi-lokasi yang memang sekiranya bisa dibangun untuk lahan sekolah tersebut," ujarnya.
Wahyu menambahkan, pemilihan lahan juga dilakukan oleh Disdik Jabar karena ada lahan-lahan yang berada di zona merah kebencanaan. Sehingga proses rencana pembangunan sekolah sudah mempertimbangkan beberapa kondisi tersebut.
"Bukan di daerah rawan bencana gitu. Ya di daerah yang memang dari sisi kepadatan penduduk juga cukup. Itu juga harus kami perhatikan," kata dia menambahkan.
Saat disinggung mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu unit sekolah, Wahyu belum bisa merincikannya.
Baca juga: Klaim Bulog: Bantuan Pangan Beras Jadi Jurus Ampuh Atasi inflasi
Namun, dia memastikan pembangunan unit satu sekolah beserta segala fasilitasnya membutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Kalau membangun sekolah secara lengkap itu besar. Misalkan, tanah 1 hektare, minimal 1 hektare. Kemudian, untuk ruang TU, ruang kepala sekolah, untuk ruang kelas, praktik, toilet, ruang osis, dan lain sebagainya. Itu pasti besar," ucapnya.
Lebih lanjut, Wahyu menuturkan, rencana pembangunan 11 unit sekolah di 2024 ini akan dilakukan minimalis terlebih dahulu. Kemudian, di tahun selanjutnya akan dimasukkan ke dana alokasi khusus (DAK).
"Sehingga proses pembangunannya itu bisa berlanjut gitu. Jadi tidak langsung oleh kita gitu kan. Tidak 1 kali tuntas gitu kan. Karena kan, sekolah juga nanti siswa-siswa yang masuk juga bertahap gitu," kata dia. (*)
